TANDA REGISTRASI JASA PERTAMBANGAN ESDM

TANDA REGISTRASI JASA PERTAMBANGAN ESDM

Pasal 21 Permen ESDM No.34/2017, menjelaskan kegiatan usaha yang termasuk dalam Lingkup Izin Usaha Jasa Pertambangan sebagai berikut:

“IUJP meliputi kegiatan:

1.     konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan di bidang:

2.     penyelidikan umum;

3.     eksplorasi;

4.     studi kelayakan;

5.     konstruksi pertambangan;

6.     pengangkutan;

7.     lingkungan pertambangan;

8.     pascatambang dan reklamasi; dan/atau

9.     keselamatan dan kesehatan kerja;

10.   konsultasi dan perencanaan di bidang:

11.   penambangan; atau

12.   pengolahan dan pemurnian.”

Bagi perusahaan yang bergerak dalam kegiatan penunjang usaha jasa pertambangan selain dari pada disebutkan pada Pasal 21 Permen ESDM No.34/2017di atas, contohnya seperti jasa konsultasi manajemen maupun kegiatan usaha lainya yang didalam  Permen ESDM No.34/2017 secara tegas tidak termasuk dalam bidang usaha jasa pertambangan, masih dapat melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan dengan cara melakukan kerjasama usaha penunjang di wilayah pertambangan dengan syarat harus memiliki Tanda Registrasi.

Ketentuan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya tidak termasuk dalam lingkup IUJP, diakomodir dalam Pasal 25 Permen ESDM No.34/2017 yang mana dijelaskan Pemegang IUP dan IUPK dapat bekerja sama untuk melakukan kegiatan usaha penunjang selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan pihak lain yang telah mendapatkan tanda registrasi yang diumumkan oleh Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Lalu, bagaimana cara mendapatkan tanda registrasi ? 
Menurut Permen ESDM No.34/2017 persyaratan untuk mendapatkan tanda registrasi, yaitu harus melengkapi beberapa dokumen diantaranya:

1. Surat permohonan;
2. Perizinan dari lembaga terkait yang masih berlaku (Misalnya SIUP);
3. Akta dan SK Pendirian dan Perubahan (apabila ada perubahan);
4. NPWP Perusahaan dan NPWP direksi/komisaris.

Sementara persyaratan untuk tanda registrasi perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan dan penjualan Mineral atau batubara, setidaknya ada 3 (tiga) tahapan, yaitu:

Pertama, surat permohonan dengan menggunakan kop surat Badan Usaha/perusahaan perorangan/koperasi yang mencantumkan alamat dan nomor telepon serta faksimili perusahaan, dan ditandatangani di atas materai oleh direksi/pimpinan yang berwenang.

Kedua, selain permohonan diatas, perusahaan juga diminta untuk memberikan informasi mengenai profil badan usaha dengan mencantumkan berupa:

1. Akta pendirian Badan Usaha/perusahaan perorangan/koperasi dan pengesahaannya;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Izin BKPM bagi PMA;
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Surat keterangan domisili;
6. Susunan direksi dengan melampirkan identitas pengurus berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Warga Negara Indonesia (WNI); g) salinan paspor bagi Warga Negara Asing (WNA); dan/atau
7. Daftar pemegang saham;

Ketiga, dengan adanya persyaratan legalitas di atas, perusahaan pun akan diminta untuk memberikan pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, keuangan dan tata cara pembayaran menggunakan mata uang rupiah, serta lalu lintas dan angkutan jalan baik di darat, laut, maupun di sungai untuk pengangkutan Mineral atau Batubara. Bidang lainnya adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga keselamatan dan kesehatan kerja.

More Info

CV. Kevin Jasperindo

Jl. Swadaya Raya Blok A1 No 51

Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

Rio 08111599899 (WA)

www.kindo.co.id

#esdm

#minerba

#jasaperizinanesdm

#iupopk

#izingensetesdm

#izinimportminerba

#izinexporminerba

#izinusahaminerba

#perizinaniupopk

#iujpminerba

#izinoperasigenset

#izinusahabatubara